Trump Resmi Dimakzulkan DPR hingga RI Dibayangi Sanksi AS
HOREPOKER, Presiden Donald resmi dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan hingga bicara sanksi Amerika Serikat bayangi pembelian 11 jet tempur Su-35 oleh Indonesia warnai berita internasional, Kamis (19/12).
1.
Presiden Donald Trump resmi menjadi pemimpin Amerika Serikat ketiga yang menghadapi proses pemakzulan setelah Dewan Perwakilan sepakat mendakwa dengan dua pasal pada Rabu (18/12).
Dalam jajak pendapat yang berlangsung Rabu malam setempat, sebanyak 230 anggota Dewan Perwakilan, sepakat memakzulkan Trump atas penyalahgunaan kekuasaan, sementara itu 197 lainnya menolak.
Dikutip AFP, setelah 10 jam berdebat dalam rapat, sebanyak 229 anggota Dewan Perwakilan juga sepakat memakzulkan Trump karena dinilai merendahkan kewenangan Kongres.
2.
Arab Saudi dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diduga merasa tersaingi dengan pertemuan tingkat tinggi Muslim yang dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka beralasan perhelatan itu justru melemahkan Islam.
Sekretaris Jenderal OKI, Yousef al-Othaimeen, mengatakan gelaran Muslim Summit tidak sejalan dengan kerangka kerja organisasinya yang selama ini menaungi pertemuan negara Muslim di dunia. Menurutnya, Muslim Summit yang digelar selama empat hari itu bisa memecah belah umat Islam.
"Bukan kepentingan negara Islam untuk mengadakan sebuah KTT dan pertemuan lainnya di luar kerangka kerja OKI, terutama pada saat ini ketika dunia menyaksikan banyak konflik, kata Othaimeen kepada Sky News Arabia seperti dilansir AFP pada Kamis (19/12).
3.
Rusia tak menampik bahwa ancaman sanksi Amerika Serikat sedikit banyak menghambat perundingan kontrak pembelian 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan Indonesia.
Menurut Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, V Kopylov, bayang-bayang sanksi AS itu tak hanya mengancam Indonesia, tapi juga semua negara yang ingin bermitra dengan Rusia terutama dalam bidang pertahanan.
"AS mencoba mencegah negara-negara sahabat kami untuk bekerja sama dengan Rusia, terutama dalam bidang militer. Semua orang tahu itu, namun kami berharap ini tidak akan mengganggu jalannya kontrak [dengan Indonesia]," kata Kopylov dalam jumpa pers rutin di kantornya pada Rabu (18/12).

Post a Comment